Informasi CPNS Terupdate

Arah Perampingan Birokrasi Tak Jelas

Posted on: June 28, 2011

Koordinasi yang buruk di tingkat internal pemerintah dalam rencana peram­pingan birokrasi yang tak jelas dikhawatirkan dapat menurunkan kinerja pegawai negeri sipil (PNS).

Ina Primiana, Guru Besar Ekonomi Universitas Padjadjaran, menuturkan seharusnya para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum saling melempar wacana dengan pe­rampingan birokrasi.

 Wacana pensiun dini maupun moratorium pengangkatan PNS menjadi isu tak jelas yang justru memicu demotivasi para PNS di Tanah Air.

“Seharusnya Menkeu dan Menpan itu koordinasi dulu, ngobrol dulu. Wacana mereka itu justru membuat demotivasi PNS. Meskipun gaji PNS kecil, banyak pegawai honorer yang berharap diangkat karena terjamin untuk jangka panjang,” ujar dia kepada Bisnis, kemarin.

Ina mengakui struktur birokra­si di negeri ini sangat gemuk sehingga perlu perampingan. Akan tetapi, solusi yang dilakukan bukan langsung memangkas jum­lah PNS secara radikal, melainkan harus dimulai dari peram­pingan organisasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan prioritas.

“Usulan pensiun dini itu bagus, tapi harus hati-hati. Seharusnya dimulai dari restrukturisasi organisasi, hapus sejumlah kementerian atau digabungkan. Baru nanti struktur PNS-nya menyesuaikan.”

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pekan lalu menyatakan pemerintah belum memiliki rencana pengaturan pensiun dini untuk PNS.

Menpan dan Reformasi Biro­krasi EE Mangindaan mengatakan perbandingan jumlah PNS dengan jumlah penduduk masih moderat yaitu sebesar 1,98%, atau lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain yang sudah mencapai 2,1%.

“Di Kemenpan belum ada kajian terkait pensiun dini. Yang kami sekarang bahas bagaimana jumlah pegawai itu, yang istilah di kami right function, right siz­ing. Jadi harus betul-betul terima jangan sampai berlebih, kalaupun berlebih mungkin bisa berla-ku yang dikatakan pensiun dini,” ujarnya pekan lalu.

Pilih pengetatan

Dia justru menilai program pensiun dini akan memberatkan anggaran karena hams ada dana yang diberikan untuk para pensiunan. Karena itu, dia lebih memilih pengetatan dalam penerimaan PNS sehingga tidak memberatkan anggaran.

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo sebelumnya menawarkan program pensiun dini kepada pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan yang mendekati usia 50 tahun sampai 55 tahun. Upaya ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan mendorong produktivitas pegawai. (Bisnis, 24 Juni)

Pada bagian lain, Dewan Perwakilan Rakyat mendukung rencana Kementerian Keuangan un­tuk melakukan program pensiun dini bagi PNS untuk mendorong produktivitas kinerja.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kemal Azis Stamboel menilai positif terkait dengan rencana prog­ram pensiun dini ini.

“Selama hal ini dijalankan berdasarkan evaluasi perfor­mance base, saya k ira ada harapan untuk meningkatkan pro­duktivitas birokrasi kita,” ujarnya.

Sumber : Menpan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: