Informasi CPNS Terupdate

Moratorium PNS Selamatkan Daerah

Posted on: July 17, 2011

DPR mendukung langkah pemerintah yang akan melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini. Sebab, saat ini sejumlah daerah terancam bangkrut akibat banyaknya dana untuk biaya pegawai.

Anggota Komisi II DPR Akbar Faizal menilai semakin cepat pemerintah menerapkannya semakin bagus.Apalagi beban keuangan daerah saat ini sudah masuk zona bahaya. ”Itu kebijakan yang harus didukung,” katanya seusai diskusi Polemik yang diadakan radio Trijaya FM di rumah makan Warung Daun Jakarta kemarin.

Akbar mengatakan, permasalahan PNS adalah bagian dari rantai permasalahan di daerah dan pusat. Dia menjelaskan, tidak sedikit daerah yang kesulitan melakukan pembangunan karena dananya digunakan untuk membiayai aparaturnya.”Bahkan Indramayu pun bangkrut,” ujarnya.

Akbar mengungkapkan, pembiayaan aparatur yang membengkak pun tidak diimbangi dengan pendapatan asli daerah (PAD). Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini membeberkan, banyak daerah yang PAD-nya sangat kecil dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

Selain lantaran pembiayaan aparatur yang sangat besar, moratorium diperlukan untuk memperbaiki sistem rekrutmen PNS. Saat ini rekrutmen PNS tidak berdasarkan kompetensi. Bahkan, yang direkrut pun adalah yang memiliki uang untuk membayar.”Rekrutmen PNS di daerah itu dijadikan bisnis,” ujar Akbar.

Akbar mengatakan, masalah PNS juga menjadi masalah pemerintah pusat. Dia mengatakan, dari ribuan triliun anggaran negara, 70% di antaranya digunakan untuk biaya rutin,salah satunya untuk pembayaran PNS. Karena itu, tegasnya, pihaknya sepakat dengan moratorium PNS.

Sebelumnya,masalah moratorium PNS ini sedang digodok pemerintah. Hal itu dilakukan setelah banyak masukan dari berbagai pihak, salah satunya dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional. Salah satu alasan moratorium adalah agar beban anggaran pemerintah tidak terus bertambah karena perekrutan PNS yang tidak terkendali.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, moratorium juga diharapkan bisa mengurangi beban negara akibat besarnya belanja aparatur. Meskipun tengah direncanakan, Mangindaan mengungkapkan, moratorium PNS tidak mungkin diberlakukan bagi semua daerah.

Masih ada beberapa daerah yang memerlukan pegawai. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mengatakan, moratorium diperlukan sebagai salah satu elemen untuk reformasi birokrasi. Sebab, dengan moratorium perbaikan atau penataan pegawai lebih bisa dilakukan.

”Sebab,saat ini karena belanja pegawai, 125 daerah terancam tak dapat melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat. Anggaran banyak dikeluarkan untuk menggaji pegawai,” ujarnya.

Menurut Yuna, jika moratorium dilakukan, perlu juga dilakukan pergeseran pegawai. Artinya, PNS dari daerah yang memang memiliki banyak pegawai harus digeser ke daerah yang kekurangan pegawai. Dengan begitu, pemerataan pegawai terjadi. Yuna mengungkapkan, moratorium juga harus diikuti dengan berbagai langkah lain untuk memperbaiki birokrasi.

Misalnya, adanya pemecatan pegawai yang kotor. ”Fenomena Gayus Tambunan dan hakim Imas memperkuat bahwa memang perlu ada pembersihan birokrasi,”ujarnya. Pembersihan tersebut diharapkan dapat membuat birokrasi lebih baik dan lebih efektif. Langkah lain adalah perampingan melalui pensiun dini.

Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan perlunya distribusi merata jumlah PNS antara satu daerah dengan lainnya.

Menurut dia,fakta yang terjadi saat ini adalah banyak daerah yang jumlah PNS-nya banyak, sedangkan daerah lain justru kekurangan. “Padahal daerah yang sudah memiliki banyak pegawai tetap merasa kekurangan karena ukuran kinerjanya tidak jelas,”ujarnya. Lebih jauh Robert menjelaskan, sejak pemberlakuan otonomi daerah yang luas, kewenangan mengatur pegawai negeri sudah diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Padahal seharusnya pemberian kewenangan ini diikuti pedoman bagi daerah untuk menentukan jumlah dan penempatan pegawai. Kebutuhan pegawai tersebut, imbuh dia,sebenarnya bisa diukur melalui luas wilayah, jumlah penduduk, kemudian kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah tersebut.

Sebagai solusi, Robert mengusulkan agar pemerintah menyisir terlebih dulu setiap daerah untuk dianalisis kebutuhan pegawai masingmasing. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat kepadatan penduduk tiap daerah, jumlah urusan yang harus dijalankan, luas wilayah, serta potensi dan kemampuan keuangan tiaptiap daerah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: