Informasi CPNS Terupdate

Mutasi PNS Dibatasi Golongan

Posted on: July 22, 2011

Rencana pemerintah pusat untuk memutasi pegawai negeri sipil (PNS) ternyata tidak secara keseluruhan. Mutasi itu hanya diterapkan untuk golongan tertentu saja.

Kemungkinan besar, mutasi antarprovinsi hanya diterapkan untuk PNS dengan golongan IV,sedangkan PNS golongan II dan III masih bersifat lokal. ”Kemungkinan ada pembatasan golongan, itu akan menjadi aspek yang dipertimbangkan. Kita memang punya mimpi agar PNS yang sudah golongan IV itu mutasinya sudah harus nasional, bisa dipindah ke manamana. Kalau golongan II dan III itu mutasinya masih lokal saja,” ungkap Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Tasdik Kinanto di Jakarta kemarin.

Dengan demikian,jelasnya, proses mutasi yang akan dilakukan nanti hanya bersifat internal untuk golongan II dan III. Artinya, mutasi pegawai masih dalam satu daerah. Misalnya, dari satu dinas ke dinas yang lain, tapi masih dalam satu provinsi.Selain itu,mutasi juga bisa antarinstansi atau antardaerah, termasuk nasional, yakni antarprovinsi.

“Untuk yang tingkat nasional ditujukan kepada tenaga-tenaga yang keahliannya jarang dimiliki,” paparnya. Mengenai rencana sentralisasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS),Tasdik menyatakan, keinginan itu masih terus dipertimbangkan.Sebab, sistem rekrutmen yang diberikan ke daerah terkait dengan otonomi memang memiliki banyak persoalan.

Karena itu, Kemenpan dan RB akan mengambil jalan tengah di mana gubernur ditunjuk sebagai koordinator yang merupakan wakil dari pemerintah pusat. ”Tapi, sampai sekarang masih ada kabupaten yang mau dikoordinasikan dan yang menolak dengan berbagai pertimbangannya. Inilah persoalan sebenarnya,”tegasnya.

Anggota Komisi II DPR Almuzammil Yusuf menilai, dibukanya keran mutasi PNS antarkabupaten/kota maupun tingkat provinsi memang harus diikuti dengan selektivitas tinggi.Jangan sampai,ujarnya, mutasi tersebut didasari unsur subjektivitas dengan membuang pegawai yang tidak disukai atasannya atau merekrut pegawai yang disukai tanpa ukuran kinerja yang jelas.

“Mutasi ini jangan hanya berdasarkan kuantitas, tapi harus melihat kualitas, termasuk diukur dari jenjang kepangkatan,” tegasnya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, mutasi PNS berdasarkan golongan termasuk cara strategis melakukan efektivitas kerja.

Almuzammil juga mengatakan, Komisi II DPR sudah selesai menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sistem Negara (ASN) yang sudah masuk dalam Prolegnas 2011.

Dalam RUU tersebut ditegaskan bahwa pembina PNS tertinggi di daerah bukan lagi kepala daerah, melainkan sekretaris daerah (sekda). Dengan aturan ini, jelasnya,PNS benar-benar berdasarkan struktur birokrasi dan tidak dijadikan alat politik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: