Informasi CPNS Terupdate

KPK: Hentikan Penyuapan CPNS

Posted on: July 23, 2011

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pemerintah agar menghindari aksi suap menyuap dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Praktik kotor ini melemahkan integritas pegawai dan berpengaruh saat menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah meyakini masih ada praktik suap menyuap dalam perekrutan pegawai. Karena praktik suap menyuap ini dibiarkan, maka pegawai yang dihasilkan pun tidak berkualitas. Selain itu,akan menjadi beban bagi pegawai bersangkutan setelah menjadi abdi masyarakat. “Penerimaan CPNS saat ini masih diwarnai suap menyuap,” kata Chandra saat menjadi membuka KPK Integrity Fair 2011 di Anjungan Pantai Losari Makassar,kemarin.

Acara yang bertema “Integritasku untuk Indonesia yang Bermartabat” ini dibuka kemarin dan akan berlangsung sampai Minggu (24/7). Kegiatan yang dilaksanakan KPK bersama Pemkot Makassar merupakan ajang untuk memubliksikan pelayanan publik terbaik dan unggulan Pemkot Makassar. Sebelum di Makassar,kegiatan serupa juga dilaksanakan di kota lain yakni, Palembang, Surabaya, dan Bandung.

Chandra M Hamzah mengatakan, selain pola perekrutan pegawai,upaya lain yang bisa dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan pegawai.“ Secara bertahap, ada hal yang harus dilakukan, reformasi birokrasi,pola perekrutan pegawai, jenjang karir, dan perbaikan pendapatan,” katanya.

Selain itu,dia menyarankan kepada Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin memasang Closed Circuit Television(CCTV) atau kamera pengintai di setiap kantor pelayanan publik di kota ini.Kamera pengintai akan memantau seluruh aktivitas pegawai yang berada di gedung perkantoran. Menurutnya, pemasangan kamera pengintai ini dimaksudkan untuk mengontrol rutinitas pegawai.

Paktik kejahatan yang berpotensi dilakukan oleh pegawai akan terekam. Langkah ini telah dilakukan di kantor KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. “CCTV dapat dilakukan untuk mengontrol pegawai.Semua kegiatan akan terekam,”ujarnya. Dia juga meminta aparat pemerintah melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Seluruh ruang untuk korupsi harus ditutup. Dia juga menekankan pentingnya akuntabilitas publik oleh lembaga pemerintahan. Setiap layanan publik yang memungut dana masyarakat harus mencantumkan pengumuman agar masyarakat tahu biaya pengurusan adminsitrasi untuk menghindari penyimpangan. “Bukan masalah jumlah yang harus dibayar.Tapi harus sesuai ketentuan,”katanya.

Pada kesempatan itu,Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin menyampaikan sejumlah program pelayanan yang telah dilakukan di kota ini antara lain, gratis layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Program unggulan Pemkot Makassar ini mendapat apresisasi dari KPK. Selain itu, pihaknya berkomitmen terus melakukan perbaikan dalam sistem pelayanan publik.

Ilham menjamin,Pemkot transparan dalam pelayanan publik, termasuk semua bentuk pungutan yang dilakukan oleh aparatnya di lapangan. Ketua Demokrat Sulsel ini mengatakan, pola perekrutan pegawai di lingkup Pemkot Makassar terus dibenahi setiap tahunnya. “Sejak saya menjabat sebagai Wali Kota, perekrutan pegawai tidak ada lagi titiptitipan,” kata Ilham.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: